LIMAPULUH KOTA|Matapublic.com – Rencana pembangunan RSUD baru di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak kini diselimuti aroma skandal. Di balik klaim peningkatan layanan kesehatan, mencuat dugaan mark up harga tanah yang menyeret pejabat tinggi daerah. Proyek ini, yang masuk dalam RPJMD 2026, awalnya dipuji karena lokasinya strategis dan mampu melayani rujukan dari 13 Puskesmas. Namun, publik mulai bertanya-tanya setelah terungkap bahwa lahan berada di kemiringan curam, sehingga memerlukan biaya tambahan besar.
Informasi bocor dari inisial YG, Sekretaris Kesbangpol, kepada inisial F lewat pesan WhatsApp mengungkap harga asli tanah hanya Rp88.000/m² sebelum pajak dan biaya notaris. Padahal, Kadiskes Yulia Masna mengklaim harga pembelian mencapai Rp80.000/m² untuk total 37.940 m² melalui appraisal publik. Arsip jual beli pun enggan diperlihatkan dengan alasan “dokumen negara”, meski prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi.
Menariknya, YG mengaku hanya memiliki 0,5 hektare, sedangkan sisanya dikuasai pejabat lain, termasuk sekretaris Dinas Sosial dan beberapa tokoh daerah. Sementara perangkat Nagari Sarilamak menyebut NJOP di kawasan itu hanya Rp30.000–Rp60.000/m². Perbedaan harga yang mencolok ini memicu spekulasi adanya permainan kotor dalam pembelian tanah RSUD Limapuluh Kota.
