LIMAPULUH KOTA|Matapublic.com — Hampir setahun menjabat, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Lima Puluh Kota, Ayu Mitria Fadri, dinilai belum mampu memberikan solusi konkret atas persoalan pengangguran yang kian memprihatinkan. Program-program yang diluncurkan dinilai ambisius, namun belum memberikan dampak signifikan di lapangan.
Dalam berbagai kesempatan, Ayu Mitria Fadri. menyerukan pentingnya aksi nyata dan sinergi lintas sektor. “Sudah saatnya semua pihak turun tangan,” ujar Ayu Mitria pada Kamis, 17 April 2025. dalam pernyataan yang turut ditayangkan salah satu awak media melalui ponsel dan WhatsApp. Namun, publik menilai pernyataan tersebut belum dibarengi dengan langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu program unggulan Disperinaker, yakni Sakato Liko, diklaim ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan seperti buruh harian, petani kecil, dan pedagang kaki lima. Namun hingga kini, program tersebut masih dalam tahap finalisasi. Banyak warga mengaku belum merasakan manfaat apa pun dari program tersebut.
“Janjinya besar, tapi kami belum merasakan apa-apa. Perlindungan itu belum kami lihat wujudnya,” keluh seorang buruh harian yang enggan disebutkan namanya.
Persoalan anggaran juga menjadi sorotan. Sejumlah kalangan meragukan kecukupan alokasi dana yang tersedia untuk menjalankan program-program pengentasan pengangguran secara efektif. Bahkan, sebagian program dicurigai hanya bersifat formalitas untuk memenuhi laporan kinerja.
“Kalau anggarannya kecil dan tidak tepat sasaran, hasilnya juga akan nol,” ujar seorang pengamat ekonomi daerah pungkasnya Khairul Apid.
Sibuk Seremoni, Lupa Fungsi? Alih-alih menghadirkan terobosan konkret, Ayu Mitria justru lebih sering terlihat dalam kegiatan seremoni, mendampingi Bupati dalam berbagai agenda formal. Potret dirinya yang kerap muncul dalam acara pelantikan, kunjungan kerja, maupun kegiatan seremonial lainnya justru memperkuat kritik publik.
“Kalau waktunya habis untuk mendampingi Bupati ke sana-sini, kapan ada waktu menyusun kebijakan yang menyentuh kebutuhan para pencari kerja?”
Masyarakat berharap, pejabat teknis seperti Kepala Disperinaker dapat lebih hadir di tengah masyarakat, bukan hanya tampil di balik kamera. Kritik ini menjadi refleksi atas meningkatnya harapan publik terhadap kinerja birokrasi yang berorientasi pada solusi, bukan sekadar retorika.
Mantan anggota DPRD Lima Puluh Kota, Khairul Apid, turut mengomentari kondisi ini. Ia menilai, kepala dinas semestinya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu melahirkan kebijakan yang berdampak.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan, bukan rutinitas. Kalau hanya hadir di seremoni tanpa ide segar untuk mengatasi pengangguran, itu tidak cukup,” tegasnya. Menurutnya, pejabat teknis tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi harus tampil sebagai motor penggerak perubahan.
Seharusnya yang disetorkan kepada Bupati bukanlah sekadar wajah dalam seremoni, melainkan gagasan dan program yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Apalagi, Bupati saat ini tengah mempersiapkan formasi kabinet baru untuk lima tahun ke depan. Publik berharap para pejabat teknis hadir dengan solusi, bukan pencitraan, karena yang dibutuhkan Lima Puluh Kota adalah kerja nyata, bukan sekadar hadir di balik panggung kekuasaan.
Hingga kini, publik masih menantikan langkah konkret yang mampu mengatasi persoalan pengangguran secara menyeluruh. Dengan lambannya dampak program, minimnya koordinasi, dan keterbatasan anggaran, kebijakan Disperinaker sejauh ini lebih banyak dinilai sebagai simbolik ketimbang strategis. Dan hingga hari ini, perubahan itu belum juga terlihat.
Ferizal Ridwan mengatakan melihat kondisi ini tidak bisa di simpulkan karena gagalnya sebuah organisasi dan orang orang yang mengemban jabatan baik eselon II Atau III bahkan IV di organisasi tersebut, bisa kita cermati beberapa tahun ini urusan ketenaga kerjaan di Limapuluh Kota ini tidak jadi prioritas, masak untuk urusan itu hanya dibawah eselon 3 dan tanpa dibekali anggaran dan kabarnya minim staf atau bahkan tampa staf.
Mestinya urusan ketenagakerjaan itu diperkuat struktur dan personil disamping anggaran yang cukup. Urusan ini bisa membuka peluang kerja sama Pemda dengan perusahaan, balai pelatihan kerja ,penyedia lapangan kerja serta bisa menambah devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri, jika tidak dilakukan itu maka 50 kota gelap kedepannya bisa terwujud ,atau 50 kota cemas”, ucapnya
Ferizal Ridwan menyarankan ke Bupati Safni Sikumbang dan Wabup Ahlul Badrito Resha agar memperhatikan urusan ketenaga kerjaan dengan bukti nyata, dan itu bisa kita baca nantik di RPJM nya.
