Limapuluh Kota| Matapublic.com – Keputusan mengejutkan datang dari Pemkab Limapuluh Kota. Akibat kebijakan nasional soal efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025, terjadi pergeseran postur anggaran daerah sebesar lebih dari Rp20 miliar. Fakta ini memantik perhatian publik karena dampaknya langsung menyentuh sektor-sektor vital, termasuk pembangunan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Informasi mencengangkan ini diungkap Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota pada Jumat, 9 Mei 2025. Dalam forum tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemangkasan besar-besaran melalui dua jenis Dana Alokasi Umum (DAU): DAU bebas dan DAU diarahkan.
Yang paling menarik, dari hasil efisiensi DAU bebas saja, Pemkab Limapuluh Kota berhasil memangkas Rp20,5 miliar. Dana ini kemudian dialihkan ke dua pos penting: Rp12,15 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Rp8,35 miliar untuk Dinas Pekerjaan Umum.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap upaya keras TAPD dalam menjalankan instruksi pusat, meskipun banyak program strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terkena imbas pemangkasan berdasarkan Kepmenkeu No. 29/2025. Namun, menurut Fajar Vesky, pemangkasan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan rakyat, Fraksi Golkar meminta agar dana BTT tidak hanya digunakan untuk menambal defisit belanja rutin atau Silpa berbagai program seperti DAK fisik dan nonfisik, BLUD, RSUD, serta DBH Sawit. Sebaliknya, dana itu perlu dialokasikan untuk pengendalian inflasi serta perlindungan koperasi dan UMKM, sesuai dengan amanat Permendagri No. 15 Tahun 2024.
Sementara itu, untuk Rp8,35 miliar yang disiapkan untuk Dinas PU, Fraksi Golkar dengan tegas menuntut agar anggaran ini difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten. Terutama untuk ruas jalan yang viral karena rusak parah. Mengingat, jalan yang baik bukan hanya kebutuhan, tapi penopang utama roda ekonomi masyarakat.
“Ekonomi masyarakat Luhak Limopuluah akan tetap bergerak, ada atau tidaknya pemerintah. Tapi, tugas negara adalah mendukungnya dengan infrastruktur yang layak,” tegas Fajar Rillah Vesky.
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian khusus pada efisiensi DAU yang diarahkan. Mereka meminta pemerintah memastikan agar hasil efisiensi dari dana ini benar-benar dipakai untuk mencapai target pelayanan publik yang terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk belanja yang tidak memiliki dampak langsung.
Dalam kesempatan yang sama, Fajar Vesky mengingatkan pemerintah agar seluruh program dan kegiatan yang muncul dalam pergeseran anggaran ini harus sesuai dengan RKPD, KUA-PPAS, atau setidaknya memiliki berita acara kesepakatan DPRD dan Pemda jika karena kondisi mendesak. Tanpa hal itu, menurut Fraksi Golkar, alokasi dana patut dicurigai dan perlu segera direalokasi ke program prioritas, khususnya yang terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Fraksi Golkar juga memperingatkan agar tidak terjadi praktik “kucing-kucingan anggaran.” Seluruh Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait penjabaran APBD Tahun 2025 harus transparan dan disampaikan ke DPRD, sesuai ketentuan Permendagri. “Jika ada permainan, kami tidak segan-segan mengoptimalkan fungsi pengawasan,” tegas Fajar.
Selain mengawal anggaran, Fraksi Golkar juga menyoroti soal hak keuangan DPRD. Mereka mendorong eksekusi komitmen terkait Penyesuaian Hak Keuangan dan Administrasi DPRD yang sudah disepakati. Sementara, soal TPP ASN tahun 2025, Golkar menegaskan tidak mempermasalahkannya karena sudah melalui proses penetapan yang sah sejak 2024.
Dengan pengalihan dana miliaran rupiah ini, masyarakat tentu berharap ada perubahan nyata. Jalan rusak yang selama ini viral di media sosial akhirnya mendapat perhatian. Dan koperasi serta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal bisa menerima perlindungan lebih serius.
Apakah pemerintah akan benar-benar merealisasikan harapan tersebut? Atau ini hanya janji manis di atas kertas? Warga Limapuluh Kota kini menanti langkah konkret dari Pemkab, karena bagi mereka, jalan bukan sekadar infrastruktur—tapi jantung kehidupan. (*)
