PAYAKUMBUH | Matapublic.com – Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Payakumbuh yang dipimpin oleh AKP Doni Prama Dona turun langsung ke lokasi proyek Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang didanai APBN senilai Rp 5,1 miliar.
Kapolres Payakumbuh, AKBP Ricky Ricardo, melalui Kasat Reskrim AKP Doni, mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. “Kami meninjau langsung bersama tim TIPIKOR. Saat ini, kami masih mengumpulkan bahan dan keterangan (BAKET), sehingga belum ada kesimpulan,” ujarnya pada Kamis (2/1).
Masalah Teknis dan Dugaan Penyimpangan
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Arfan Nafisha Pratama dengan kontrak Rp 3,872 miliar—setelah penurunan harga 24,04% dari HPS—mengalami beberapa kendala teknis. Gambar lokasi menunjukkan keruntuhan struktur bekisting, yang diduga akibat spesifikasi material yang tidak sesuai atau metode pemasangan yang kurang tepat. Selain itu, genangan air di area proyek mengindikasikan lemahnya sistem drainase.
Sorotan juga muncul atas ketiadaan plang proyek yang seharusnya memuat informasi penting seperti sumber pendanaan, kontraktor pelaksana, dan jadwal pengerjaan. Hal ini dianggap melanggar prinsip transparansi dalam proyek publik.
Kritik terhadap Pengawasan
Pengawasan oleh CV. Centrina Engineering sebagai konsultan pengawas juga menjadi perhatian. Masyarakat menilai pengawasan tidak maksimal, sehingga banyak masalah teknis tidak terdeteksi atau ditangani dengan baik. Bahkan, pengawasan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragirikanan WS Kampar WS Rokan Sumatera Barat turut dipertanyakan.
Penurunan harga kontrak yang signifikan diduga memengaruhi kualitas pengerjaan proyek. Penghematan yang terlalu besar pada material dan tenaga kerja dinilai sebagai salah satu penyebab utama permasalahan ini.
Langkah Lanjutan dari Polres Payakumbuh
Kasat Reskrim AKP Doni menyatakan, “Kami terus mendalami laporan dan temuan di lapangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai hukum.”
Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas proyek dan mencegah potensi kerugian negara akibat penyimpangan. Masyarakat menyerukan langkah tegas untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.
Proyek Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam menuai perhatian besar, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat. Transparansi, pengawasan, dan kualitas pengerjaan menjadi fokus utama dalam memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan. (Red)
