JAKARTA|Matapublic.com – Ketegangan, harap, dan keyakinan bercampur menjadi satu di Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta,. Sejak pagi, ribuan pengurus Gerakan Rakyat dari seluruh penjuru Indonesia memadati lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026, Minggu, 18 Januari 2026. Wajah-wajah serius, bisik-bisik penuh spekulasi, hingga degup jantung yang kian cepat menjadi penanda bahwa forum ini bukan rapat biasa.
Para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari berbagai provinsi satu per satu menyuarakan tuntutan yang sama: Gerakan Rakyat harus melangkah lebih jauh—menjadi partai politik. Aspirasi itu menggema di ruang sidang Rakernas, membawa beban sejarah sekaligus harapan akan lahirnya kekuatan politik baru yang benar-benar berangkat dari bawah.
Detik-detik penentuan itu tiba ketika Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, menyampaikan keputusan forum. Saat kalimat yang menyatakan bahwa Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan sebagai partai politik meluncur dari podium, ruangan seketika bergemuruh. Pekik histeris, tepuk tangan panjang, dan tangis haru membahana tanpa dapat dibendung.
Ada yang menitikkan air mata bahagia, ada yang melonjak sambil berteriak tak percaya, ada pula yang saling berpelukan—meleburkan letih perjalanan panjang dengan rasa lega dan keyakinan baru. Rakernas ini bukan sekadar keputusan organisatoris, melainkan momen emosional yang menandai kelahiran harapan kolektif.
Rakernas perdana ini mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia.” Tema yang, menurut Edi Anwar, Wakil Ketua DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat, sangat relevan dengan musibah ekologis yang belakangan melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh.
“Ini bukan slogan,” ujarnya. “Ini refleksi dari kenyataan hidup masyarakat yang menjadi korban akibat keserakahan segelintir elit, yang mengatasnamakan upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan seharusnya menyejahterakan rakyat banyak, bukan memperkaya segelintir elit.”
Dalam pandangan Edi Anwar, Rakernas ini menegaskan satu prinsip penting: keadilan hukum, ekonomi, dan sosial tidak akan pernah utuh tanpa keadilan ekologis. Kesadaran inilah yang ditanamkan kepada seluruh kader—bahwa politik sejatinya adalah alat untuk menjaga keseimbangan hidup rakyat, bukan instrumen akumulasi kekuasaan.
Yang paling mencolok dari Rakernas ini kata Edi Anwar bukan kemegahan acara, melainkan cara ia diselenggarakan. Seluruh kegiatan dibiayai secara gotong royong oleh anggota. Para peserta datang dari daerah masing-masing, menginap di hotel dengan biaya sendiri, tanpa sponsor besar, tanpa cukong politik.
“Ini yang membuat saya kagum,” ungkap Edi Anwar. “Gerakan Rakyat benar-benar milik rakyat. Bukan partai yang memakai kata ‘rakyat’ sebagai kedok, tetapi dikendalikan oligarki di belakang layar.”
Di dalam ruang Rakernas, dinding-dinding dihiasi poster tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan dan Tom Lembong, berdampingan dengan sosok Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid. Simbol-simbol itu seakan menegaskan arah perjuangan—perubahan sistemik yang berpihak pada kepentingan publik.
Antusiasme peserta begitu besar hingga ruang pertemuan Hotel Arya Duta tak lagi mampu menampung seluruh pengurus. Panitia pun menyiapkan kursi tambahan di area lobi, lengkap dengan layar monitor, agar semua tetap dapat mengikuti jalannya sidang.
Ketika Rakernas usai, peserta meninggalkan hotel dengan wajah berbeda dari saat mereka datang. Ketegangan telah berganti optimisme. Keletihan berubah menjadi keyakinan. Mereka pulang ke daerah masing-masing membawa satu pesan yang sama: harapan akan perbaikan sistem demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini masih hidup.
Rakernas I Gerakan Rakyat bukan sekadar peristiwa organisasi. Ia adalah potret kerakyatan yang sesungguhnya—lahir dari bawah, dibiayai oleh rakyat sendiri, dan diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak. Di tengah krisis kepercayaan terhadap politik, dari ballroom sebuah hotel di Jakarta, secercah harapan kembali dinyalakan.
