LIMAPULUH KOTA|Matapublic.com – Anjloknya harga gambir di Kabupaten Limapuluh Kota kini bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ia telah menjelma menjadi soal tanggung jawab politik kepala daerah. Kunjungan kerja Bupati ke India, yang sebelumnya dipromosikan sebagai langkah strategis diplomasi dagang, terbukti tidak memberi dampak apa pun bagi petani. Harga gambir justru ambruk, dan krisis sosial mulai mengemuka, Minggu (18/1/25).
Fakta di lapangan tidak terbantahkan. Saat kunjungan ke India dilakukan, harga gambir kering masih berada di kisaran Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram. Awal 2026 ini, harga terjun bebas ke level Rp30 ribuan. Penurunan hampir 50 persen itu terjadi tanpa satu pun kebijakan penyangga dari pemerintah daerah.
Wirpentati mengungkapkan, Dalam sistem pemerintahan daerah, bupati adalah pemegang kendali arah kebijakan ekonomi lokal. Karena itu, runtuhnya harga gambir tidak bisa lagi ditimpakan semata-mata pada mekanisme pasar global.
Ketika pemerintah memilih tampil ke luar negeri, tetapi gagal mengamankan petani di dalam negeri, maka kegagalan itu bersifat politis. Petani menilai kunjungan ke India hanya berhenti pada seremoni dan publikasi.
Tidak ada kebijakan lanjutan berupa kontrak dagang yang transparan, tidak ada jaminan harga dasar, dan tidak ada perlindungan terhadap praktik tata niaga yang dikuasai segelintir pembeli besar.
“Harga segini tidak menutup biaya pengolahan. Kalau pemerintah benar-benar bekerja, harga minimal Rp75 ribu sampai Rp80 ribu per kilo,” ujar Wirpentati, petani gambir.
Pernyataan ini mencerminkan kegagalan negara dalam hal ini pemerintah daerah menjalankan fungsi dasarnya: melindungi warga dari guncangan ekonomi. Bupati tidak bisa bersembunyi di balik alasan fluktuasi pasar, karena pasar yang dibiarkan liar tanpa intervensi adalah pilihan kebijakan.
Lebih serius lagi, dampak sosial mulai terasa. Wirpentati, pemilik kebun gambir di Kecamatan Mungka, menyebut anjloknya harga telah memicu tekanan ekonomi dan konflik sosial di tingkat akar rumput.
“Beban keluarga makin berat, ketegangan sosial meningkat. Banyak petani mulai putus asa,” ujarnya kembali.
Situasi ini memperjelas satu hal: krisis gambir bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika bupati berani menjual narasi keberhasilan ke luar negeri, maka ia juga harus berani bertanggung jawab ketika kebijakan itu tidak menghasilkan apa-apa.
Tanpa langkah tegas—penetapan harga minimum, penataan ulang tata niaga, pembatasan dominasi buyer besar, dan penguatan koperasi petani— kunjungan luar negeri hanya akan tercatat sebagai perjalanan mahal yang dibayar dengan penderitaan petani.
“Dalam demokrasi lokal, pertanggung jawaban bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi keberanian mengakui kegagalan dan memperbaikinya. Jika itu tidak dilakukan, maka krisis gambir Limapuluh Kota akan menjadi catatan politik yang melekat panjang pada kepemimpinan bupati selanjutnya, jauh setelah harga kembali naik atau petani berhenti berharap”, tutup Wirpentati.
