LIMAPULUH KOTA|Matapublic.com – Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, dengan anggaran hampir mendekati Rp4,9 miliar dari APBN 2024, hingga kini belum selesai.
Pembangunan gedung yang dikerjakan oleh PT Hobashita Fujitama ini seharusnya selesai pada 28 Desember 2024. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, proyek masih berlangsung. Hal ini menyebabkan pelaksana proyek dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
Menurut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Limapuluh Kota, Salman ST, pelaksana proyek telah melaksanakan pembayaran denda akibat keterlambatan. “Benar, berdasarkan jadwal kontrak yang telah berakhir, pelaksana proyek diberikan kesempatan perpanjangan waktu dengan ketentuan denda sebesar 1 per mil per hari dari nilai kontrak hingga pekerjaan selesai 100 persen,” jelas Salman pada Jumat (10/1/2025).
Proyek pembangunan gedung ini dimulai pada 1 Agustus 2024, dengan masa kerja 150 hari yang seharusnya berakhir pada Desember 2024. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Hobashita Fujitama, dengan pengawasan oleh CV T-Nol Consultant.
Dinas PUPR mengimbau pelaksana proyek untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur, termasuk mematuhi aturan terkait material proyek. “Untuk material galian C, ada kewajiban pembayaran pajak ke pemerintah daerah. Tanpa bukti setor pajak, pembayaran tidak dapat dicairkan,” tambah Salman.
Di sisi lain, pihak PT Hobashita Fujitama melalui manajer proyek, Efendi, belum memberikan tanggapan terkait keterlambatan proyek ini. Saat dikonfirmasi, panggilan telepon dari media tidak dijawab.
Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa puluhan pekerja masih menyelesaikan pekerjaan. Salah satu pekerja, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan proyek tersebut dalam tahap akhir (finishing). “Jika tidak ada kendala, pekerjaan akan selesai dalam 10 hari,” ujarnya. (Red)
